+62 645 42670

BUKET RATA, LHOKSEUMAWE

triangle
About Us

Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan

A. Pendahuluan

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai salah satu Institusi Pendidikan Tinggi Negeri di Provinsi Aceh, punya visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mandiri dan memiliki keunggulan dalam menyelenggarakan program pendidikan profesional yang bermutu, serta sebagai pusat penelitian dan penyebarluasan teknologi terapan untuk mendukung pembangunan nasional yang berwawasan kerakyatan dan lingkungan.

Politeknik Negeri Lhokseumawe berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan misinya, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesional untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengantisipasi  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ), serta menghasilkan penelitian dan pengabdian teknologi terapan.

Untuk mewujudkan visi dan misinya Politeknik Negeri Lhokseumawe berusaha memenuhi berbagai kebutuhan utama untuk kelancaran proses belajar mengajar, seperti prasarana dan sarana, bahan-bahan dan peralatan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia perangkat pendukung proses belajar mengajar itu sendiri.

B. Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan barang/ jasa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang setiap tahunnya telah dituangkan dalam Rapat Kerja Tahunan, maka pengadaan barang/ jasa kebutuhan Politeknik Negeri Lhokseumawe tersebut diselenggarakan melalui Panitia Pengadaan barang unit P2T Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Setelah keluar Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di mana terdapat aturan tentang pembentukan lembaga/ unit khusus pengadaan barang/ jasa, maka Politeknik Negeri Lhokseumawe merasa perlu membentuk suatu Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (ULP). Dengan adanya unit ini diharapkan proses dan prosedur pengadaan barang/ jasa lebih tertib, lancar, tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga barang/ jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar terpenuhi secara maksimal.

C. Maksud dan Tujuan

Pembentukan ULP dimaksudkan agar proses pengadaan barang/ jasa lebih menjamin tercapainya prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Dan juga tercapainya etika pengadaan barang/ jasa, diantaranya melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

Tujuan pembentukan ULP adalah mendorong terwujudnya pengadaan barang/ jasa yang efisien, terbuka dan kompetitif agar kebutuhan barang/ jasa di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat terjangkau, berkualitas dan tepat waktu, sehingga akhirnya dapat mendukung proses belajar mengajar dengan lancar.

D. Fungsi ULP

Fungsi utama ULP adalah sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
  4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, dan implementasi sistem electronic procurement.

 E. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan ULP antara lain adalah:

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perubahan Kedua;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 172 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perubahan Ketiga;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Perubahan Keempat;
  5. Peraturan Pendidikan Politeknik No. 114 Tahun 2005, tanggal 25 Juni 2005;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
  9. Organisasi Pengadaan dan Organisasi ULP

Organisasi pengadaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

  1. Pengadaan melalui Penyedia Barang/ Jasa, terdiri dari:
  • Pengguna Anggaran/ Kuasanya (PA/KPA)
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Unit Layanan Pengadaan ULP/Panitia (ULP)
  • Pejabat Pengadaan (PP)
  • Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
    1. Pengadaan melalui Swakelola :
  • Pengguna Anggaran/ Kuasanya (PA/KPA)
  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  • Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Organisasi ULP sendiri terdiri dari:

ulp

 

 G. Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat ULP

Tugas Pokok Kepala ULP :

  1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  2. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
  3. Memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan mengenai pengadaan.
  4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ULP.
  5. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan.
  6. Menyelenggarakan layanan pengadaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
  7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang layanan pengadaan.
  8. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ULP.
  9. Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk penilaian DP3.
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang pengadaan.

Tugas pokok Sekretariat :

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit Layanan Pengadaan.

 

Tugas Staf Administrasi

  1. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ULP.
  2. Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
  3. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan pada ULP.
  4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan seksi/pokja.
  5. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Kepala ULP.
  6. Mengkoordinasikan penyiapan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ULP.
  7. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
  8. Mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan dan rumah tangga ULP.
  9. Menyusun konsep program kerja ULP dan konsep rencana kerja ULP.
  10. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ketatausahaan.

 

Tugas Staf Perencanaan

  1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan.
  2. Menyusun rencana, program kerja/kegiatan, laporan kinerja ULP.
  3. Memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.
  4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan kebijakan teknis terhadap pengadaan barang/jasa.
  5. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penyusunan HPS.
  6. Menginventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan pengadaan barang/jasa.
  7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/pokja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa.
  8. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan perencanaan pengadaan.
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sub perencanaan.

 

 

Tugas Staf Hukum/ Sanggahan/;

  1. Membantu/ memberi masukan hukum kepada kepala ULP dalam menetapkan kebijakan
  2. Membantu/ memberi masukan hukum kepada kepala ULP dan Pokja dalam menyusun dokumen pemilihan
  3. Membantu/ memberi masukan hukum kepada kepala ULP dan Pokja dalam menjawab sanggahan
  4. Membantu/ memberi masukan hukum kepada PPK dalam menyusun pasal-pasal kontrak perjanjian kerja.

 

Tugas Pokja Alat dan Barang:

Membantu tugas dan tanggung jawab kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang pengadaan alat dan barang pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian serta memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang pemerintah. 

 

Tugas Pokja Pekerjaan Konstruksi:

Membantu tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang Pekerjaan Konstruksi, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian serta memberikan masukan atas pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pemerintah.

 

Tugas Pokja Jasa Konsultansi:

Membantu tugas dan tanggung jawab kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang Jasa Konsultansi pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian serta memberikan masukan atas pelaksanaan Jasa Konssultansi pemerintah 

 

Tugas Pokja Jasa Lainnya:

Membantu tugas dan tanggung jawab kepala ULP dalam melaksanakan pengadaan di bidang Jasa Lainnya pemerintah, melakukan evaluasi dan memberikanpenilaian serta memberikan masukan atas pelaksanaan Jasa Lainnya. 

 

 Tugas Tenaga Ahli/ Tim Teknis:

 Memberikan masukan teknis kepada kepala ULP dan Pokja masing-masing sesuai keahliannya dalam spesifikasi masing-masing.